Beritamenang.com JAKARTA, – Gospardi Gauss, Anggota Komite II DRC, mendorong pemerintah mengevaluasi proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) setelah ratusan CPNS mengundurkan diri jelang rekrutmen.
Gospardi mengatakan, masalah penggajian menjadi salah satu alasan pengunduran diri CPNS, sehingga perlu dievaluasi transparansi hak dan kewajiban yang akan diterima PNS. slot gacor hari ini pragmatic
Gospardi dalam keterangan tertulisnya, Senin (30 Mei 2022): “Transparansi hak dan kewajiban harus dijelaskan secara transparan kepada masyarakat yang akan mengajukan permohonan sebagai CPNS.”
Dia menambahkan, “Saya akan memastikan bahwa saya tahu persis apa hak dan kewajiban setiap orang, seperti berapa gaji mereka, sebelum berpartisipasi dalam proses penyaringan.”
Sebab, pemerintah menginvestasikan sejumlah besar uang untuk membiayai proses seleksi.
Faktanya, bahkan beberapa lembaga pemerintah tidak membayar banyak tes khusus.
Pengunduran diri CPN juga diperkirakan akan menghambat fungsi pemerintah karena posisi yang seharusnya mereka isi akan menjadi kosong.
Gospardi mengatakan: “Komposisi yang harus diisi oleh CPN-PNP yang lulus harusnya kosong karena mereka mengundurkan diri. Pengunduran diri ratusan CPN-PN yang mengundurkan diri akan merugikan pemerintah.”
Seperti diberitakan sebelumnya, Pegawai Negeri Sipil (BKN) menyebut ratusan pegawai negeri sipil telah mengundurkan diri sehingga merugikan negara.
Satya Pratama, Kepala Bagian Hukum, Humas dan Kerja Sama (Karo) BKN, mengatakan ada yang kaget dengan gaji dan tunjangan PNS.
Satya menanggapi permintaan konfirmasi dari pada Kamis (26 Mei 2022) ”terkejut dengan gaji dan tunjangan.
Satya mengatakan, pegawai yang sudah lulus merasa gaji yang ditawarkan sebagai PNS terlalu rendah.
Menurutnya, hal tersebut tidak sesuai dengan harapan CPN yang memutuskan mundur. Satya juga menyayangkan jalannya mereka yang mengundurkan diri.
Menurut Satya, peserta CPNS harus meneliti informasi seperti gaji dan tunjangan sebelum mengikuti proses pendaftaran dan seleksi.