beritamenang.com – Sultan Bin Najmuddin, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), merekomendasikan agar pemerintah membentuk Komisi Perdagangan Komoditas Indonesia sebagai badan independen yang bertanggung jawab atas produksi dan perdagangan barang-barang strategis.
Sultan menyebut hal itu sebagai usulan dampak pemanasan global yang diperparah dengan mekanisme pasar yang cenderung tidak terkendali dan fluktuasi harga barang-barang strategis yang merugikan petani dan konsumen dalam konteks geopolitik. situasi. link slot gacor
Senator muda Bengkulu ini mengaku sangat prihatin dengan penyesuaian harga TBS (Buket Buah Segar) saat ini untuk minyak sawit dan kenaikan harga minyak goreng yang dirasakan petani dan konsumen minyak goreng.
Lembaga independen yang mengambil tanggung jawab secara komprehensif dan terpadu atas semua persoalan bahan strategis untuk dijalankan secara profesional. Dikelola dan Sultan mengatakan dalam keterangan resminya, Jumat (24/06) “Hindari campur tangan pasar.
Menurut dia, dalam konteks pengelolaan perdagangan komoditas, Indonesia secara resmi belum memiliki perusahaan perdagangan komoditas yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional yang mengandalkan ekspor komoditas, seperti Australia dan Selandia Baru.
Sebagai contoh, di Selandia Baru, lembaga tersebut tidak hanya sebagai pengawas persaingan komersial, tetapi juga sebagai promotor dan penegak hukum terhadap pelaku pasar yang merugikan petani dan konsumen atau mafia pangan dan komoditas yang banyak terjadi di Indonesia saat ini.
Sultan juga menjelaskan bahwa pengelolaan produksi dan pengawasan perdagangan barang-barang Indonesia masih sebagian dilakukan oleh banyak institusi. Akibatnya, ada perbedaan data tentang solusi, dan munculnya sektor itu sendiri maupun antar organisasi.
Sebagaimana dikatakan Sultan, Komisi Perdagangan Komoditas sangat penting di era perdagangan bebas yang tunduk pada volatilitas harga dan ketersediaan komoditas dan sembako, sangat diperlukan.