beritamenang.com JAKARTA – Kejaksaan Agung RI memutuskan melakukan pencegahan berpergian ke luar negeri terhadap tiga tersangka kasus korupsi pengadaan pengadaan slot satelit orbit 123° Buruh Timur (BT) pada Kemenhan 20211.20211
Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung, Brigjen TNI Edy Imran menambahkan bahwa Laksamana Muda (Purn) berinisial AP yang juga tersangka dalam kasus tersebut juga turut dicekal oleh tim penyidik. link slot gacor hari ini
“Kami sudah cekal juga AP dan semuanya,” kata Edy di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (15/6/2022).
Menurut Edy, penyerangan ke luar negeri karena ketiganya tidak dilakukan penahanan oleh tim penyidik.
Mereka Tak Ditahan Curryna Declimt Cupratif.
Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Agung RI menetapkan mantan Dirjen Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) 2013-2016, Laksamana Muda(Purn) berinisial AP dalam kasus 10
Penetapan tersangka tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Koneksitas Jaksa Agung RI Nomor : PRINT-02/PM/PMpd.1/03/2022 tanggal 14 Maret 2022. Selain AP, total ada dua orang lain yang tersdite
Diperoleh bukti yang cukup untuk menetapkan tiga tersangka yaitu pertama Laksamana Muda berinisial AP, kata Brigjen TNI Edy Imran, Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung di Kejagung (15RI2220)
Dijelaskan Edy, dua tersangka lainnya berasal dari pihak sipil.
Mereka Adala SCW Pilih Direktur Utama PT. Dini Nusa Kesuma (PT.DNK) dan AW sebagai Komisaris Utama PT. Dini Nusa Kesuma (PT. DNK).
Ia mengatakan bahwa penetapan tersebut setelah pemeriksaan terhadap 47 orang sebagai saksi.
Adapun saksi yang diperiksa berasal dari TNI, sipil hingga saksi ahli.
“Tim penyidik koneksitas telah melakukan pemeriksaan terhadap 47 orang saksi yang terdiri dari Saksi TNI dan Purnawirawan mengumpulkan 18 orang, Saksi Sipil kembali” 29 orang
Dalam kasus ini, tim penyidik juga telah melakukan penggeledahan terhadap 2 perusahaan swasta yaitu Kantor PT DNK di kawasan Prapanca Jakarta Selatan dan Panin Tower Lt.18A Kawasan Senayan City Jakarta Pusat.
“Selain itu satu unit apartemen yang merupakan tempat tinggal dari SW (Direktur Utama PT. DNK) serta mengumpulkan barang bukti termasuk barang bukti surat dan bukti elektronik (BBE),”
Atas perbuatannya, para tersangka pelanggaran Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tiru
Kemudian, sehubungan dengan Pasal 31, Pasal 18 Undang-Undang Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 (1). hukum Kriminal.
peran tersangka
2013-2016 Mantan Direktur Pertahanan (Kemenhan), Laksamana (pensiunan) berinisial AP, ditemukan berperan sentral dalam dugaan korupsi pengadaan Meridian Timur 123°. (BT) DoD 2012-2021 slot orbit satelit.
Brigadir Jenderal Eddy Omran, direktur eksekutif Jampidmil Kejaksaan, mengatakan Laksamana AP didakwa secara ilegal menandatangani perjanjian sewa satelit dengan Avantee.
Bahwa Tersangka Laksamana Muda (Purn) AP Bersama dengan SCW dan AW melawan hukum merencanakan dan mengadakan kontrak sewa satelit dengan pihak Avantee bertentangan dengan beberapa Eundanka peraturkta Eundanka nLabou (2022-06 -15).
Edy menjelaskan bar and contract sewage satellite itu juga dilupakan tanpa adanya surat keputusan dari Menteri Pertahanan dalam hal penunjukan langsung kegiatan sewa satellite.
Padahal, kontrak ini menyangkut pertahanan negara yang harus ditetapkan oleh Menhan.
Selain itu, kata Edy, kontrak itu juga tidak dibentuk Tim Pengadaan(TEP), tak ada penetapan pemenang oleh pertahanan sebagai pengguna anggaran setelah evaluasi dari Tim Pengadaan
“Kontrak tidak didukung dengan adanya Harga Perkiraan Sendiri(HPS) yang seharusnya melibatkan tenaga ahli dan kobtrak tidak meliputi Syarat-Syarat Umum Kontrak(SSUK) dan Syarat-Kyarat dia.
Lebih lanjut, Edy menambahkan bahwa kontrak itu juga tidak terdapat kewajiban bagi pihak Avantee untuk membuat atau menyusun kemajuan pekerjaan atau limbah satelit Artemis. Selain itu, tidak ada bukti dukungan terhadap tagihan yang dijukan.